inews.click, Malang – Kepolisian Resor (Polres) Malang mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang disertai eksploitasi seksual terhadap seorang perempuan berusia 29 tahun di Kabupaten Malang. Korban diduga dipaksa melayani pria melalui praktik prostitusi daring atau open BO untuk melunasi utang arisan yang diklaim mencapai Rp12 juta.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi telah menetapkan FS (27), perempuan asal Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, sebagai tersangka. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan peristiwa yang dialaminya karena merasa tertekan dan takut akibat berulang kali dipaksa melayani pelanggan.
Kasatres PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistiana Sri Iriana menjelaskan, awal mula perkara tersebut berkaitan dengan persoalan pinjaman uang arisan antara korban dan tersangka pada 2022.
Ketika itu korban meminjam uang arisan sebesar Rp1 juta. Akan tetapi, dana yang diterima hanya Rp900 ribu, sementara jumlah yang harus dikembalikan mencapai Rp1,2 juta.
Dalam perkembangannya, korban kesulitan melunasi pinjaman tersebut karena adanya penerapan bunga yang terus membebani jumlah utangnya.
“Hingga sekitar Juni 2026, tersangka menyampaikan bahwa utang korban telah mencapai Rp12 juta,” kata Yulistiana, Senin (8/11/2026).
Yulistiana menuturkan bahwa korban sebenarnya sempat berupaya menyelesaikan kewajibannya dengan menggadaikan sepeda motor untuk membayar sebagian utang. Namun, langkah tersebut belum mampu menuntaskan persoalan yang dihadapinya.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, tersangka kemudian menawarkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) kepada korban. Hasil dari melayani pelanggan nantinya akan digunakan untuk mencicil utang.
Pada awalnya, korban menolak tawaran tersebut. Namun tersangka diduga memberikan ancaman akan mengungkap persoalan utang korban kepada ibunya. Ancaman itu membuat korban merasa takut hingga akhirnya terpaksa menyetujui permintaan tersangka.
“Korban awalnya tidak bersedia. Namun, karena mendapat ancaman bahwa persoalan utangnya akan disampaikan kepada ibunya, korban akhirnya merasa terpaksa menyetujui tawaran tersebut,” ujarnya.
Sekitar pertengahan September 2026, korban mulai diarahkan untuk melayani pelanggan di sebuah hotel yang berada di Kecamatan Kepanjen. Dalam setiap transaksi, korban menerima bayaran sebesar Rp150 ribu. Namun, seluruh uang tersebut harus diserahkan kepada tersangka.
Bahkan, korban masih dibebani biaya tambahan sebesar Rp50 ribu untuk memenuhi pembayaran kamar hotel yang mencapai Rp200 ribu.
Praktik tersebut tidak hanya dilakukan di satu hotel. Tersangka juga diduga mencari pelanggan melalui aplikasi pesan instan dan media sosial, dengan tempat pelayanan yang berpindah-pindah.
Adapun uang pembayaran dari pelanggan disalurkan melalui transfer ke akun dompet digital milik tersangka atau diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai.
Yulistiana mengungkapkan, korban akhirnya memutuskan melapor kepada kepolisian setelah tidak tahan menghadapi tekanan dan terus-menerus diminta melayani pelanggan.
“Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan, memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Dari hasil penyidikan ditetapkanlah FS sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” jelasnya.
Dalam proses pengungkapan perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, nota pembayaran kamar hotel atas nama tersangka, serta beberapa barang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Atas perbuatannya, FS dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Berdasarkan ketentuan hukum yang disangkakan, tersangka terancam hukuman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan orang maupun eksploitasi seksual yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.
Polres Malang juga meminta masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual agar tidak ragu melaporkannya kepada pihak kepolisian.
“Jangan hadapi sendiri, segera laporkan jika mengalami atau mengetahui tindak pidana. Kami siap membantu melalui layanan 110, gratis 24 jam,” pungkas Budiono. (red.IAL)
0 Komentar